,

KLHK: 67 Persen Konsumen Dukung Program Kantong Plastik Berbayar

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis hasil evaluasi penerapan program uji coba kantong plastik berbayar periode 23 Maret hingga 3 April 2016. Hasil evaluasi ini berdasarkan pemantauan di 22 kota besar ditambah lima kota administratif di Jakarta.

Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Sudirman saat dihubungi oleh Greeners mengatakan, pengawasan dan evaluasi tersebut juga dilakukan pada 535 konsumen. Dari 535 konsumen yang menjadi responden tersebut, sebanyak 358 responden atau 67 persen konsumen menyatakan akan membawa kantong belanja sendiri secara sadar untuk mengurangi jumlah sampah kantong plastik.

“Dari data itu saja bisa kita maknai kalau masyarakat sudah mulai sadar bahwa plastik berdampak buruk terhadap lingkungan,” katanya, Jakarta, Selasa (19/04).

Selain itu, lanjutnya, sekitar 75 persen responden dari kalangan pemerintah daerah juga telah menunjukkan peran aktif dalam mendukung program kantong plastik berbayar. Beberapa daerah yang telah menunjukkan respons positif terkait kebijakan tersebut antara lain kota Banda Aceh, Solo, Balikpapan dan Ambon. Sementara itu, kota Medan tercatat sebagai salah satu daerah dengan partisipasi pasif dalam pelaksaan kebijakan.

“Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebelumnya juga melakukan survei yang menyasar gerai retail di Jakarta. Hasilnya juga menunjukkan pengurangan penggunaan kantong plastik,” tambahnya.

Menurut Sudirman, hasil evaluasi ini nantinya akan dijadikan bahan dalam merumuskan Peraturan Menteri LHK yang direncanakan akan keluar pada Juni 2016.

Program penerapan uji coba kantong plastik berbayar di gerai ritel modern yang telah berlangsung sejak tanggal 21 Februari 2016 lalu ini juga mendapat dukungan dari Duta Besar Denmark untuk Indonesia Casper Klynge. Menurutnya, upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah kantong plastik ini harus mendapat dukungan dari pihak manapun.

“Kita sama-sama tahu, sampah plastik adalah salah satu jenis limbah yang sangat menganggu dan sulit untuk ditanggulangi. Dengan adanya kebijakan ini, saya berharap Indonesia bisa mengurangi jumlah limbah plastik yang beredar di masyarakat,” katanya kepada Greeners saat ditemui di Pulau Karya beberapa waktu lalu.

Membandingkan dengan Denmark, katanya, penerapan kantong plastik berbayar di sana didukung oleh semua pihak. Pengenaan harga Rp 5000 pun dilakukan secara berkala hingga akhirnya memaksa masyarakat untuk beralih ke kantong belanja yang bisa dipakai berulang kali.

“Saya tidak tahu untuk Indonesia, tapi kebijakan harga tentu akan sangat berpengaruh dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi kantong plastik,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Artikel di atas dapat dibaca di sini

Bagikan

Tiza Mafira

Executive DirEctor

Tiza has led Diet Plastik Indonesia, and co-founded it, since 2013. She feels grateful that the environmental law knowledge she learned in college can be used to make changes. In her spare time, Tiza enjoys making doll houses out of cardboard for her children and doing water sports. Tiza is an alumna of the Faculty of Law, University of Indonesia (2002) and Harvard Law School (2010).

Tiza Mafira

Executive DirEctor

Tiza memimpin Dietplastik Indonesa, dan turut mendirikannya, sejak 2013. Ia merasa bersyukur ilmu hukum lingkungan yang dipelajarinya ketika kuliah dapat digunakan untuk membuat perubahan. Pada waktu senggang, Tiza senang membuat rumah boneka dari kardus untuk anak-anaknya dan melakukan olahraga air. Tiza adalah alumna Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2002) dan Harvard Law School (2010).