,

Februari, warga Depok harus bayar kantong plastik belanja

Depok News — Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan kantong plastik berbayar di ritel modern untuk mengurangi produksi sampah plastik. Rencananya, kebijakan itu diterapkan mulai Februari, termasuk di Depok.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok menyambut positif kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kantong plastik berbayar. Hal ini menjadi langkah yang baik untuk mengurangi sampah plastik.

“Meskipun nanti bakal ada pro dan kontra ketika kebijakan ini diterapkan,” kata Kepala BLH Kota Depok Wijayanto, belum lama ini.

Menurut rencana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar di 17 daerah di Indonesia. Salah satunya Depok, yang bertujuan mengurangi penggunaan kantong plastik. Untuk tahap sosialisasi, pihaknya akan berkomunikasi dengan pelaku usaha ritel modern guna membahas kebijakan tersebut lebih lanjut.

“Kalau terkait harga palstik yang akan dibebankan, nanti terserah pelaku usaha. Tapi bagi saya, semakin mahal semakin baik karena bakal berdampak positif,” tuturnya.

Bila harga kantong plastik mahal, maka akan mendorong warga Depok untuk membawa kantong plastik dari rumah. Dengan demikian, penggunaan plastik berkurang.

Wijayanto sendiri mengklaim sampah plastik di Depok berkurang. Pencapaian tersebut didorong oleh program tiga jari (3M), yakni memilah sampah, membuat kompos, dan mendaur ulang sampah anorganik.

“Jadi, setelah ada program tiga jari tersebut sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir bisa tembus hingga 15 persen. Sisanya banyak dimanfaatkan untuk kerajinan tangan dan dijadikan kompos,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Azhari, mengaku tidak setuju apabila kantong plastik dibebankan pada konsumen karena dirasa memberatkan. Dia mengaku setuju apabila langkah penerapan kantong plastik berbayar tersebut guna menekan penggunaan sampah plastik di Depok. Namun, penerapan kantong plastik berbayar di ritel modern bukan salah satu solusi.

“Nanti kita akan temui BLH dan juga pelaku usaha ritel modern untuk benar-benar membicarakan hal ini. Kalau bisa cari cara yang benar-benar bijak agar tidak membebankan harga kantong plastik ke konsumen, khususnya warga Depok,” tutupnya. (mia/fyu)

 

Artikel asli dapat dibaca di sini

Bagikan

Artikel Terkait

Tiza Mafira

Executive DirEctor

Tiza has led Diet Plastik Indonesia, and co-founded it, since 2013. She feels grateful that the environmental law knowledge she learned in college can be used to make changes. In her spare time, Tiza enjoys making doll houses out of cardboard for her children and doing water sports. Tiza is an alumna of the Faculty of Law, University of Indonesia (2002) and Harvard Law School (2010).

Tiza Mafira

Executive DirEctor

Tiza memimpin Dietplastik Indonesa, dan turut mendirikannya, sejak 2013. Ia merasa bersyukur ilmu hukum lingkungan yang dipelajarinya ketika kuliah dapat digunakan untuk membuat perubahan. Pada waktu senggang, Tiza senang membuat rumah boneka dari kardus untuk anak-anaknya dan melakukan olahraga air. Tiza adalah alumna Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2002) dan Harvard Law School (2010).