Ada kebijakan terbaru dari Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih mengungkapkan sebanyak 17 daerah di Indonesia akan menjadi wilayah penerapan kebijakan kantong plastik berbayar untuk mengurangi jumlah sampah plastik.
Menurut dia, penerapan kebijakan itu akan dimulai di ritel modern secara bertahap.
“Kalau kita belanja jadi nanti mereka tidak menyediakan kantong plastik secara bebas,” katanya di Jakarta.
Kebijakan tersebut rencananya akan diluncurkan bersamaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari mendatang. Dan akan diselenggarakan di beberapa kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon dan Papua.
Menurut Tuti, pemerintah meyakini kebijakan untuk membayar kantong plastik akan mendorong masyarakat memanfaatkan tas yang ada di rumah seperti ibu-ibu jaman dulu yang membawa keranjang belanja ke pasar.
Namun sampai saat ini belum ada penetapan harga kantong plastik karena tidak bisa ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu harus dibicarakan dengan peritel.
Dia menjelaskan, jumlah timbunan sampah kantong plastik terus meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir. Dimana sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahun.
Dari jumlah tersebut, hampir 95% kantong plastik menjadi sampah. Sementara kantong plastik sulit diurai oleh lingkungan.
Sementara ini, kantong plastik berbayar sudah mulai diterapkan di Bandung dan Cimahi. Kebijakan yang sama juga sudah diterapkan di sejumlah negara seperti Hongkong dan Inggris.
Di Hong Kong, masyarakat yang berbelanja dan menggunakan kantong plastik harus membayar 50 sen. Upaya tersebut bisa menurunkan konsumsi plastik sampai 73%.
- Artikel ditulis oleh Koran Jitu yang dapat dibaca di sini
