BANDUNG, (PR).- Tepat dua bulan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan edaran kebijakan kantong plastik berbayar di ritel atau supermarket. Sejak 21 Februari 2016 lalu, biaya kantong plastik dibebankan pada konsumen.
Bagaimana penerapannya di daerah?
Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik telah menyurvei 23 daerah di Indonesia selama uji coba kebijakan yang berlangsung selama dua bulan ini. Hasilnya, kantong plastik berbayar mengurangi rata-rata 40% jumlah sampah yang dihasilkan.
“Rata-rata 40%. Ada juga yang tertinggi di Banjarmasin, sekitar 80% berkurang. Di Kota Bandung sendiri baru 48%,” kata Rahyang Nusantara, koordinator harian GIDKP, dalam konferensi pers Perayaan Hari Bumi di Museum Konperensi Asia Afrika, Kamis, 21 April 2016.
Meskipun terbilang relatif berhasil, Rahyang mendesak agar kebijakan tersebut segera dipatenkan dalam peraturan menteri yang sah.
Hingga saat ini, berbelanja di ritel atau supermarket akan dikenakan biaya Rp 200 per kantong plastik. Menurut Rahyang, nilai tersebut perlu ditingkatkan.
“Ada pendapat juga dari masyarakat bahwa Rp 200 terlalu murah, jadi programnya kurang efektif. Surveinya YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan DKP itu, idealnya Rp 1.000 per kantong. Supaya masyarakat lebih terpaksa mengantongi belanjaan dengan plastik,” ujar dia. Rahyang menambahkan, dana dari pembelian kantong plastik itupun harus kembali ke program penyelamatan lingkungan yang lain.
Ia pun mengakui masih punya pekerjaan rumah agar programnya terus berkesinambungan. Di antaranya mengampanyekan substitusi penggunaan plastik dalam belanja sehari-hari. Misalnya penggunaan kembali keranjang anyaman, berbahan kain, atau polyester agar bisa digunakan berulang-ulang.***
Artikel di atas dapat dibaca di sini
